Advokasi dan Kampanye
Lumbung Jerat UU ITE: Sampai Kapan Memakan Korban
Episode Tifa and Friends kali ini, kolaborasi Yayasan Tifa dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menyajikan podcast berjudul...
Selanjutnya
Urgensi Revisi UU ITE: Pasal Ujaran Kebencian
Pasal Ujaran Kebencian diatur dalam pasal 28A Ayat 1 (dalam draf RUU ITE versi Desember 2022). Pasal ini telah...
Selanjutnya
LBH APIK Jakarta bersama Koalisi SERIUS Lakukan Audiensi ke Kantor Staf Presiden (KSP) Dorong Revisi UU ITE
LBH APIK Jakarta bersama dengan Amnesty International Indonesia yang tergabung dalam Koalisi SERIUS Revisi UU ITE melakukan audiensi ke...
Selanjutnya
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR RI Merevisi Total Pasal Bermasalah UU ITE Pada RDPU DPR RI Komisi I
Koalisi Serius mendesak DPR untuk merevisi total terhadap sejumlah pasal bermasalah dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi...
Selanjutnya
Diskusi Online Reborn Eps.18 Simalakama UU ITE Terhadap Perempuan Korban: Ruang Hampa Pembahasan Revisi UU ITE
LBH Apik Jakarta mengadakan Diskusi Online dengan tajuk “Simalakaman UU ITE Terhadap Perempuan Korban: Ruang Hampa Pembahasan Revisi UU...
Selanjutnya
Catatan Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dengan UU ITE Tahun 2021
Berdasarkan pemantauan dan pendampingan SAFEnet sepanjang 2021, setidaknya ada 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban kriminalisasi. Jumlah ini...
Selanjutnya
PAKU ITE dan Jaringan Koalisi Serius Desak DPR RI Segera Bahas Revisi UU ITE Karena Berdampak Serius terhadap Korban
PAKU ITE bersama Jaringan Koalisi Serius ITE mendesak agar DPR RI segera membahas revisi UU No. 19 Tahun 2016...
Selanjutnya
Bongkar UU ITE
Lelah menunggu keseriusan pemerintah, Andovi kemudian mewawancarai Damar Juniarto, sosok yang paling serius untuk merevisi UU ITE. Emangnya seserius...
Selanjutnya
Koalisi Serius Revisi UU ITE Terkait Kasus Wadas
Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak agar tiga warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang dituduh melanggar Pasal...
Selanjutnya
Koalisi Serius Revisi UU ITE Serahkan DIM ke DPR RI
Jakarta, 28 Januari 2022 Koalisi Serius Revisi UU ITE menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU ITE kepada DPR...
Selanjutnya
Kecaman Bersama Koalisi Masyarakat Sipil: “Stop Serangan Pada Pembela HAM dengan UU ITE!”
Pada Rabu, 22 September 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, melaporkan Haris Azhar Direktur Lokataru...
Selanjutnya
Masyarakat Sipil Ajukan Kesimpulan Judicial Review Kewenangan Pemerintah Memutus Akses Elektronik dalam UU ITE
Upaya masyarakat sipil mengajukan pengujian undang – undang atau judicial review Pasal 40 ayat 2b Undang – Undang ITE...
Selanjutnya Catatan Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dengan UU ITE Tahun 2020
Pandemi COVID-19 memang mampu menghentikan sebagian besar kegiatan manusia secara luring yang melibatkan kerumunan massa. Kegiatan seperti pertemuan,perjalanan, ataupun...
Selanjutnya
Pedoman Implementasi UU ITE Tidak Menyelesaikan Akar Masalah.
Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu...
Selanjutnya
Pedoman Implementasi UU ITE Harus Menjadi Sinyal Penyegeraan Pembahasan Revisi UU ITE
Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI menandatangani Surat Keputusan Bersama...
Selanjutnya
Koalisi Minta Komitmen Serius Pemerintah Hapus Pasal-Pasal Karet dalam Revisi UU ITE
Pada tanggal 14 Juni 2021, Koalisi Serius Revisi UU ITE telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan...
Selanjutnya
Koalisi Desak Transparansi Proses dan Partisipasi Publik Secara Kolaboratif Dalam Menyusun Revisi UU ITE
Polemik UU ITE belum selesai. Setelah sebelumnya dipastikan tidak akan dicabut, kini pemerintah berambisi merevisinya. Ini akan jadi jilid...
Selanjutnya
Polemik UU ITE, Bukti Anti Kebebasan Berpendapat?
ublik sempat berekspektasi besar terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ia menyerukan untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik...
Selanjutnya
Koalisi Meminta UU ITE Direvisi Total dan Menyesalkan Revisi UU ITE Tidak Masuk Prioritas Prolegnas 2021
Selasa, 9 Maret 2021, sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil memenuhi undangan dari Kementerian Polhukam Republik Indonesia untuk memberi masukan...
Selanjutnya
Koalisi Masyarakat Sipil: Libatkan Pihak Independen Dalam Tim Kajian UU ITE
Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian...
Selanjutnya