Sejumlah pasal dalam UU ITE memiliki celah multitafsir, pasal-pasal tersebut dinilai menghambat kebebasan berekspresi. Setidaknya, ada dua pasal yang selama ini menjadi perdebatan. Pertama, pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan,...
Presiden Jokowi Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah akan membuka ruang untuk...
Pasal 27 ayat (3) juga kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online. Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 dan Pasal 311, namun dalam praktik seringkali diabaikan sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di...
Opini/Damar Juniarto Di bulan Februari 2021, masyarakat Indonesia ramai membicarakan revisi UU ITE. Mirip seperti 5 tahun sebelumnya, muncul lagi pro-kontra terkait rencana revisi UU ITE. Namun sebenarnya ada banyak perbedaan. Akankah revisi UU ITE yang didambakan warga terjadi...
Pada awal pembuatan RUU ITE, tujuan utamanya adalah mengamankan transaksi ekonomi dari kejahatan penggunaan teknologi informasi. Namun, Ketika berjalan, UU ITE justru lebih dominan digunakan Pemerintah untuk tujuan politik dan lebih dominan kepada ulama dan tokoh-tokoh kritis. Undang-Undang Nomor...
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers mendaftarkan permohonan uji materi terhadap kewenangan pemerintah untuk memblokir internet yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran uji materi diajukan Rabu, 23 September 2020 ke Mahkamah Konstitusi RI...
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi ganjalan terbesar bagi demokrasi di Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan relawan kebebasan berekspresi di Asia Tenggara/Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto. SAFEnet mencatat sejak disahkan...
SAFEnet mencatat dalam Laporan Situasi Hak-Hak Digital 2019 Pemidanaan terhadap hak kebebasan berekspresi dengan menggunakan pasal-pasal karet di UU ITE masih terjadi sepanjang 2019, yang bertepatan dengan tahun politik. Data yang masuk ke SAFEnet, terjadi 24 kasus pemidanaan dengan...
Berdasarkan laporan masuk ke SAFEnet terdapat 25 kasus pemidanaan dengan menggunakan pasal karet UU ITE sepanjang 2018. Jumlah kasus tersebut menurun hampir separuh dibandingkan 2017 yang berjumlah 53 kasus. Selama tiga tahun, menurut dokumentasi kasus SAFEnet, jumlah kasus terkait...
U ITE adalah undang-undang karet di era digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini telah menjerat banyak korban, bahkan setelah adanya revisi pada 2016. Menurut monitoring jaringan sukarela pembela kebebasan berekspresi dan...