Kementrian Komunikasi dan Informatika Universitas Syiah Kuala Lumpur mengadakan diskusi bersama para akademisi mengenai perlindungan hak asasi manusia pada tahap implementasi pengaturan konten ilegal di Undang-Undang ITE. Kegiatan ini dilangsungkan di Banda Aceh tanggal 30 Maret 2022.
Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak agar tiga warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang dituduh melanggar Pasal 28 UU ITE dan pasal 14 jo. Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946 dibebaskan dari proses hukum dengan segera...
Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak agar polisi membebaskan tiga warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang dituduh melanggar UU ITE. Koalisi menilai ketiga warga desa itu sama sekali tidak melanggar UU ITE. “Mereka hanya mengabarkan situasi yang...
Multi tafsir dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dikhawatirkan dapat menciderai konstruksi penegakan hukum di Indonesia. Pada ujungnya dapat meruntuhkan indeks demokrasi Indonesia secara masif. Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menkumham, Kepolisian, dan Kominfo, tentu tidak...
Jakarta, 28 Januari 2022 Koalisi Serius Revisi UU ITE menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU ITE kepada DPR RI, pada Jumat, 28 Januari 2022. DIM yang diserahkan koalisi tersebut merupakan hasil kajian anggota koalisi dan melibatkan analisa pakar...
Pada Rabu, 22 September 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, melaporkan Haris Azhar Direktur Lokataru dan Fatia Maulidiyanti Ketua KontraS ke Polda Metro Jaya. Laporan Menko Marves Luhut teregister dengan nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22...
Upaya masyarakat sipil mengajukan pengujian undang – undang atau judicial review Pasal 40 ayat 2b Undang – Undang ITE terkait kewenangan Pemerintah memutus internet pada Mahkamah Konstitusi (MK) segera menuju babak akhir. Kuasa Hukum Para Pemohon telah melengkapi dokumen...
Pandemi COVID-19 memang mampu menghentikan sebagian besar kegiatan manusia secara luring yang melibatkan kerumunan massa. Kegiatan seperti pertemuan,perjalanan, ataupun pergaulan kini terpaksa ditunda untuk sementara. Meskipun demikian, pandemi COVID-19 ternyata tak mampu menghentikan hal lain, kriminalisasi terhadap pengguna Internet...
Dalam mengatasi permasalahan terkait dengan beberapa pasal multitafsir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah telah selesai membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri),...
Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika,...