Menko Polhukam Mahfud MD menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil pada Senin (14/6) di gedung Kemenko Polhukam. Dalam pertemuan, Menko menjelaskan tentang status revisi empat pasal dalam UU No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi...
Pemerintah membentuk tim kajian dalam rangka mereformasi sejumlah pasal dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan tim ini bekerja selama dua bulan ke depan untuk mencari solusi atas sejumlah...
Sejumlah pasal dalam UU ITE memiliki celah multitafsir, pasal-pasal tersebut dinilai menghambat kebebasan berekspresi. Setidaknya, ada dua pasal yang selama ini menjadi perdebatan. Pertama, pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan,...
Pasal 27 ayat (3) juga kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online. Meskipun dalam penjelasan telah dirujuk ke Pasal 310 dan Pasal 311, namun dalam praktik seringkali diabaikan sebab unsur “penghinaan” masih terdapat di...
Opini/Damar Juniarto Di bulan Februari 2021, masyarakat Indonesia ramai membicarakan revisi UU ITE. Mirip seperti 5 tahun sebelumnya, muncul lagi pro-kontra terkait rencana revisi UU ITE. Namun sebenarnya ada banyak perbedaan. Akankah revisi UU ITE yang didambakan warga terjadi...
Pada awal pembuatan RUU ITE, tujuan utamanya adalah mengamankan transaksi ekonomi dari kejahatan penggunaan teknologi informasi. Namun, Ketika berjalan, UU ITE justru lebih dominan digunakan Pemerintah untuk tujuan politik dan lebih dominan kepada ulama dan tokoh-tokoh kritis. Undang-Undang Nomor...
Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi ganjalan terbesar bagi demokrasi di Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Jaringan relawan kebebasan berekspresi di Asia Tenggara/Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Damar Juniarto. SAFEnet mencatat sejak disahkan...
U ITE adalah undang-undang karet di era digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini telah menjerat banyak korban, bahkan setelah adanya revisi pada 2016. Menurut monitoring jaringan sukarela pembela kebebasan berekspresi dan...
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan pada 21 April 2008 di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Lima bulan berikutnya, tepatnya pada 6 September 2008, Prita Mulyasari didakwa melanggar pasal 27 ayat (3)...
Sejak lahirnya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008, sampai saat ini sudah ada 205 kasus menjerat warganet dan pengguna layanan digital di Indonesia. Kasus jeratan UU ITE...