Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana mengubah PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik terkait keharusan penyelenggara sistem elektronik memiliki pusat data atau center di Indonesia. Jika benar terwujud, aturan tersebut dinilai omong kosong oleh pakar informatika, Heru...
Memahami pesatnya perkembangan teknologi informasi dan pemanfaatannya, Pemerintah Indonesia baru saja melakukan revisi pada UU ITE. Revisi tersebut termaktub dalam perubahan Undang-undang No. 19 tahun 2016 mengenai perubahan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU...
Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang akan mulai berlaku pada Senin (28/11), tampaknya masih mengundang kontroversi terutama pasal pencemaran nama baik. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi, Noor Iza, menegaskan bahwa revisi UU ITE bertujuan...
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai, pembahasan revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan Komisi I DPR sangat tertutup. Ia mengatakan, dari dua kali rapat kerja dan lima kali...
Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan...