Kendati disahkan pada 2008, sejarah Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) bermula sejak 2003, ketika UU tersebut resmi dibahas. Awal Mei 2003, pemerintah mulai membahas RUU tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan RUU tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik....
Dibuka langsung oleh Nenden Sekar Arum (Direktur Eksekutif SAFEnet), acara ini mengundang Tessa Ardia (Peneliti dan Penyusun Kertas Kebijakan UU ITE), beserta dua orang penanggap, yakni Fatia Maulidiyanti (Aktivis Perempuan Pembela HAM) dan Johanna Poerba (Peneliti The Institute for Criminal Justice...
tirto.id – Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lewat UU Nomor 1 Tahun 2024 yang sudah mengalami revisi, nyatanya masih membuka pintu kriminalisasi. Pasal-pasal berpotensi karet masih bercokol di dalamnya dan dapat digunakan untuk mempidanakan seseorang atau kelompok...
TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang 1 Tahun 1946 serta Pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...
Komnas Perempuan dalam pernyataan tertulis yang diterima Konde.co menyatakan, berkepentingan untuk membahas substansi UU ITE ini. Mengingat berbagai kajian dan data telah menunjukkan, UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU ITE (UU Nomor 11 Tahun 2008) ini, belum...
UU ini merupakan hasil perubahan kedua yang disahkan oleh DPR RI pada (5/12/2023). Beleid itu mengubah sejumlah ketentuan dalam aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan ini dilakukan untuk melindungi kepentingan...
Dewan Pers menolak revisi Undang-Undang Informasi Transaksi Teknologi (ITE) Nomor 11 tahun 2008 yang telah disahkan DPR RI bersama Pemerintah pusat pada 6 Desember 2023 lalu. Dewan Pers menilai revisi kedua UU ITE masih berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan...
Revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disetujui bersama DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU pada 6 Desember 2023 lalu masih berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi...
Perbaikan kebijakan terkait teknologi informasi membutuhkan perhatian yang terpusat pada manusia dan infrastruktur yang mendukungnya dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi setiap warga negara. “Revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diharapkan mampu memperkuat aspek perlindungan setiap warga...
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mengungkapkan bahwa masukan kelompok masyarakat sipil tidak diakomodasi dalam pembahasan revisi UU ITE. Kendati publik dilibatkan dalam tahap revisi kedua UU ITE. “Pelibatan publik dalam revisi kedua UU ITE ini muncul dalam bentuk-bentuk yang...