Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengusulkan sejumlah hal dalam Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satunya adalah penguatan kewenangan lembaganya untuk penyidikan dan penindakan tindak...
Komisi I DPR RI mendapat masukan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkaya rekomendasi. Hal ini terkait dengan perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu masukan yang...
Koalisi Serius Revisi UU ITE kembali menagih komitmen pemerintah dan DPR RI untuk segera mencabut pasal-pasal bermasalah dalam draf revisi kedua undang-undang tersebut. Koalisi menegaskan pencabutan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE ini penting untuk memberikan jaminan kemerdekaan warga untuk...
Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan ketentuan pidana salah satu yang menjadi sorotan perubahan. ICJR menemukan salah satu pasal bermasalah adalah ketentuan Pasal 36...
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak demokratis. Wakil Ketua Bidang Advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana mengatakan, pembahasan revisi dilakukan tertutup tanpa melibatkan partisipasi bermakna dari masyarakat....
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mengatakan, pembahasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus berproses. Bahkan, pembahasannya ditargetkan selesai pada pekan depan. Dalam revisinya ketiga ini, Komisi I ini adanya kesinambungan...
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi UU ITE ini nantinya akan dilakukan secara terbatas terhadap substansi. Sebelumnya, Revisi UU...
Ditjend Aplikasi informasi bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat / FH UM-Sumbar Adakan Diskusi Publik UU. ITE “Memperkuat Parameter Perlindungan HAM Dalam Penerapan Pengaturan Konten illegal di UU ITE dibuka Dekan FH UM Sumbar DR. Wendra Yunaldi...
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan tujuh perubahan muatan materi dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Usulan itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate dalam rapat...
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjelaskan, sebanyak 10 pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan dicabut dalam pembahasan revisinya. Pencabutan tersebut terjadi karena sahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023...